Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang
- Sanae Takaichi, Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi
- Junji Suzuki, Menteri Negeri untuk Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi
- Yukari Sato, Menteri Negeri untuk Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi
Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (総務省code: ja is deprecated , Sōmu-shō) adalah sebuah kementerian tingkat kabinet dalam pemerintahan Jepang. Sebelum 2004, kementerian tersebut disebut Kementerian Manajemen Publik, Urusan Dalam Negeri, Pos dan Komunikasi. Kementerian tersebut menempati Gedung ke-2 dari Kantor Pemerintahan Umum Pusat di 2-1-2 Kasumigaseki, Chiyoda, Tokyo, Jepang.
Sejarah
Kementerian ini dibentuk pada 6 Januari 2001, dengan menggabungkan Kementerian Urusan Dalam Negeri (自治省), Kementerian Pos dan Telekomunikasi (郵政省, MPT) dan Badan Manajemen dan Koordinasi (総務庁). Beberapa fungsi dari Badan Manajemen dan Koordinasi dialihkan kepada Kantor Kabinet dalam proses ini, sementara banyak fungsi dari MPT dialihkan kepada Badan Layanan Pos independen yang kemudian menjadi Japan Post.[1]
Lihat pula
Referensi
- ^ http://www.soumu.go.jp/menu_news/kouhoushi/soumu_p/pdf/01_y.pdf
Pranala luar
- Ministry of Internal Affairs and Communications
35°40′34″N 139°45′04″E / 35.676°N 139.751°E / 35.676; 139.751
- l
- b
- s
- Kabinet
- Sekretariat Kabinet
- Biro Legislasi Kabinet
- Dewan Keamanan Nasional
- Otoritas Personalia Nasional
- Kantor Kabinet
- Badan Rumah Tangga Kekaisaran
- Komisi Perdagangan Adil
- Komisi Keamanan Publik Nasional dan Badan Kepolisian Nasional
- Komisi Perlindungan Informasi Pribadi
- Badan Jasa Keuangan
- Badan Urusan Konsumen
- Komisi Regulasi Kasino
- Badan Digital
- Badan Rekonstruksi
- Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (Daftar)
- Kehakiman (Daftar)
- Urusan Luar Negeri (Daftar)
- Keuangan (Daftar)
- Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Daftar)
- Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (Daftar)
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Daftar)
- Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Daftar)
- Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Daftar)
- Lingkungan Hidup (Daftar)
- Pertahanan (Daftar)
- Dewan Audit (independen secara konstitusional)