Proses hukum yang semestinya
Proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya. Saat pemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dianggap melanggar proses hukum yang semestinya, sehingga melanggar aturan hukum.
Proses hukum yang semestinya juga ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap proses hukum (lihat proses adil subtantif), sehingga hakim-hakim dapat menjamin keadilan dan kebebasan fundamental. Tafsir ini telah menjadi hal yang kontroversial.
Bacaan tambahan
- Goldberg v. Kelly
- "U.S. Constitution: Fifth Amendment". Findlaw.
- Bernstein, David (2011). Rehabilitating Lochner: Defending Individual Rights against Progressive Reform. Chapter 1. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-307-26313-4.
- Breyer, Stephen (2005). Active Liberty: Interpreting Our Democratic Constitution. New York: Knopf. ISBN 0-307-26313-4.
- Friendly, Henry J. (1975). "Some Kind of Hearing". University of Pennsylvania Law Review. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 123, No. 6. 123 (6): 1267–1317. doi:10.2307/3311426. JSTOR 3311426.
- Hawkins, Brian (2006). "The Glucksberg Renaissance: Substantive Due Process since Lawrence v. Texas" (PDF). Michigan Law Review. 105 (2): 409. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2007-06-15.
- Hyman, Andrew (2005). "The Little Word 'Due'". Akron Law Review. 38: 1. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 5, 2013.
- Kadish, Sanford H. (1957). "Methodology and Criteria in Due Process Adjudication—A Survey and Criticism". Yale Law Journal. 66 (3): 319–363. JSTOR 793970.
- Madison, P. A. (2008). "A Dummies Guide to Understanding the Fourteenth Amendment". FederalistBlog.us.
- Nowak, John; Rotunda, Ronald (2000). Constitutional Law. West.
- Orth, John (2003). Due Process of Law: A Brief History. University Press of Kansas.
- Ring, Kevin (2004). Scalia Dissents: Writings of the Supreme Court's Wittiest, Most Outspoken Justice. Washington: Regnery. ISBN 0-89526-053-0.
- Shipley, David E. Due Process Rights Before EU Agencies: The Rights of Defense Article discussing the procedural safeguards that have been recognized in the EU and the parallels between procedural due process in the United States and the rights of defense in the EU.
- Sudbury Valley School (1970). Due Process of Law in School. A school where order and discipline is achieved by a dual approach based on a free and democratic framework: a combination of popularly based authority, when rules and regulations are made by the community as a whole, fairly and democratically passed by the entire school community, supervised by a good judicial system for enforcing these laws—due process of law—and developing internal discipline in the members of the community by enhancing their ability to bear responsibility and self-sufficiency.
- Yoshino, Kenji (2006-01-15). "The Pressure to Cover: The New Civil Rights". The New York Times Magazine. Diakses tanggal 2010-05-01. Discussing potential of liberty rights to overtake equality rights.
- Tugend, Alina (2015-02-20). "Speaking Freely About Politics Can Cost You Your Job". The New York Times. "It’s important to remember that even though private employees don’t have constitutional or federal protection, they do have a due process right."
Pranala luar
- Cornell University Law School
- l
- b
- s
- Hukum sipil
- Hukum Romawi
- Hukum umum
- Hukum adat
- Hukum agama
- Syariah
- Fiqh
- Halakha
- Hukum kanonik
- Hukum Hindu
- Hukum Jain
- Syariah
- Hukum sosialis
- Xeer
- Yassa
- Pluralisme hukum
- Piagam
- Undang-undang dasar
- Adat
- Hak ilahi raja-raja
- Hak asasi manusia
- Hak alami
- Hukum perkara
- Preseden hukum
- Hukum agraria
- Hukum pertanian
- Hukum penerbangan
- Hukum perbankan
- Hukum dagang
- Hukum persaingan usaha
- Hukum konstruksi
- Perlindungan konsumen
- Hukum korporat
- Hukum teknologi informasi
- Hukum pemilihan umum
- Hukum sumber daya
- Hukum hiburan
- Kebangkrutan
- Perselisihan hukum
- Hukum keluarga
- Hukum lingkungan
- Hukum keuangan
- Hukum kesehatan
- Hukum imigrasi
- Hak kekayaan intelektual
- Hukum pidana internasional
- Hukum HAM internasional
- Hukum kemanusiaan internasional
- Hukum perbudakan internasional
- Hukum tenaga kerja
- Hukum perang
- Hukum laut
- Hukum pers
- Hukum militer
- Hukum waris
- Hukum publik internasional
- Hukum angkasa
- Hukum olahraga
- Hukum pajak
- Hukum pengangkutan
- Hukum amanat
- Hukum kewajiban
- Hukum properti
- Hukum publik
- Hukum statuter
- Fiksi hukum
- Arkeologi hukum
- Pertanggungjawaban produk
- Wanita dan hukum
- Kontrak
- Akta autentik
- Hak cipta
- Ekuitas
- Lisensi
- Bukti
- Ganti rugi
- Kerugian
- Perbandingan hukum
- Kajian hukum kritis
- Teori hukum feminis
- Ekonomika hukum
- Formalisme hukum
- Teori hukum internasional
- Asas legalitas
- Rule of law
- Sosiologi hukum
- Politik hukum
- Jajak pendapat
- Kodifikasi hukum
- Dekrit
- Undang-undang
- Perundangan utama dan cadangan
- Peraturan perundang-undangan
- Pembuatan peraturan
- Pemakluman
- Pencabutan
- Perjanjian
- Statuta
- Act of Parliament
- Act of Congress
- Undang-Undang Republik Indonesia
- Ajudikasi
- Penyelenggaraan peradilan
- Peradilan pidana
- Pengadilan militer
- Penyelesaian sengketa
- Gugatan
- Pendapat hukum
- Upaya hukum
- Hakim
- Magistrat
- Justice of the peace
- Penghakiman
- Pengujian yudisial
- Kewenangan hukum
- Juri
- Profesi hukum
- Pengacara/advokat
- Kuasa hukum
- Bantuan hukum
- Barrister
- Solicitor
- Jaksa
- Pertanyaan hukum
- Sidang
- Fakta yang sebenarnya
- Vonis
- Birokrasi
- Bar
- Kursi hakim
- Masyarakat sipil
- Pengadilan
- Komisi pemilihan umum
- Eksekutif
- Yudikatif
- Penegak hukum
- Pendidikan hukum
- Dewan perwakilan
- Angkatan bersenjata
- Kepolisian
- Partai politik
- Mahkamah
- Kategori
- Portal